SK REKTOR Nomor: 465/UN43/HK/SK/2011 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENENTUAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR : 465/UN43/HK/SK/2011
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DAN PENENTUAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,
Menimbang : a. bahwa dalam Permendiknas Nomor 10 Tahun 2007 tentang Statuta Untirta Pasal 33 ayat (1) menetapkan bahwa Senat Fakultas merupakan Badan Normatif perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas untuk fakultas.

b. bahwa untuk ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam butir a, dipandang perlu ditetapkan Tata Cara Pemilihan dan Penentuan Anggotanya dalam suatu Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4301).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 nomor 23, tambahan lembaran negara nomor 5157).

3. Keputusan presiden RI Nomor 32 tahun 2001 tentang pendirian Untirta.

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Memperhatikan: Hasil Rapat Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tanggal 1 November 2011.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNTIRTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENENTUAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Universitas adalah universitas sultan ageng tirtayasa,
2. Fakultas adalah fakultas yang terdapat di lingkungan universitas,
3. Jurusan adalah jalur akademik pelaksana fakultas yang menyelenggarakan program studi jalur akademik, vokasional dan profesional dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu.
4. Bagian adalah unsur pelaksana fakultas yang mendukung penyelenggaraan program studi jalur akademik, vokasional dan profesional dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu.
5. Dosen adalah tenaga kependidikan di universitas yang diangkat oleh menteri.
6. Guru besar tetap adalah guru besar universitas sultan ageng tirtayasa yang belum pensiun.
7. Rapat fakultas adalah rapat yang dihadiri oleh dosen dan pimpinan fakultas yang diadakan untuk pemilihan anggota senat fakultas.
8. Rapat jurusan/bagian adalah rapat yang dihadiri oleh dosen jurusan/bagian tersebut untuk memilih wakil dosen jurusan/bagian dalam keanggotaan yang duduk dalam keanggotaan senat fakultas.

BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 2
Komposisi
1. Anggota senat fakultas terdiri atas guru besar tetap, dekan, Pembantu/wakil dekan, Ketua jurusan/bagian, serta wakil dosen jurusan/bagian yang jumlah nya disesuaikan dengan jumlah dosen jurusan/bagian bersangkutan.
2. Dekan, Wakil dekan dan ketua jurusan/bagian secara ex-officio adalah anggota senat fakultas.
3. Keanggotaan dosen sebagai wakil jurusan ditetapkan melalui pemilihan di rapat dosen jurusan yang diadakan khusus untuk itu.
4. Fakultas yang tidak mempunyai jurusan/bagian, wakil dosen ditetapkan melalui pemilihan dalam rapat fakultas.

Pasal 3

Jumlah wakil dosen masing-masing jurusan/bagian, selain ketua jurusan/bagian ditetapkan sebagai berikut:
a. Jurusan/bagian dengan jumlah dosen 1 sampai dengan 4 orang diwakili oleh 1 (satu) orang
b. Jurusan/bagian dengan jumlah dosen 5 sampai dengan 9 orang diwakili oleh 2 (dua) orang
c. Jurusan/bagian dengan jumlah dosen 10 orang atau lebih diwakili oleh 3 (tiga) orang

Pasal 4
Persyaratan dosen yang dipilih untuk mewakili dosen fakultas di senat universitas adalah sebagai berikut:
a. Warga Negara Indnesia
b. Sehat fisik dan mental
c. Berwawasan jauh ke depan untuk mewujudkan tujuan universitas
d. Memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas, dan integritas yang tinggi baik moral maupun intelektual
e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
f. Minimal memiliki pendidikan magister (S2)
g. Memiliki masa kerja minimal 4 tahun dan menduduki jabatan akademik lektor, kecuali jurusan/bagian yang baru dibuka minimal 2 tahun dan menduduki jabatan akademik asisten ahli (AK:150)
h. Tidak sedang tugas belajar atau mendapat bea siswa BPPS
i. Menyatakan kesediaan untuk menjadi wakil dosen jurusan/bagian dalam keanggotaan senat fakultas.

BAB III
TATA CARA PEMILIHAN
Pasal 5

1. Wakil dosen jurusan/bagian dipilih dalam rapat jurusan/bagian yang khusus diadakan untuk itu yang dipimpin oleh ketua jurusan/bagian.
2. Rapat dosen jurusan/bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sah jika dihadiri oleh minimal 2/3 (dua pertiga) jumlah dosen jurusan/bagian yang tidak sedang menjalankan tugas atau tugas belajar di dalam atau di luar negeri.
3. Apabila jumlah minimal seperti tersebut dalam ayat (2) tidak tercapai, maka rapat ditunda selama 30 menit, selanjutnya rapat dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan mengambil keputusan.
4. Wakil dosen jurusan/bagian ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

BAB IV
PENGESAHAN DAN PENETAPAN
Pasal 6
1. Nama para anggota senat fakultas diumumkan dan disahkan dalam rapat fakultas yang khusus diadakan untuk itu.
2. Nama para anggota senat fakultas oleh dekan dikirim kepada rektor selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Penetapan anggota senat fakultas dilaksanakan dengan Keputusan Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pengesahan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2).

BAB V
BERAKHIRNYA STATUS KEANGGOTAAN

Pasal 7
1. Masa keanggotaan wakil jurusan/bagian dalam senat universitas adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa keanggotaan.
2. Masa keanggotaan senat fakultas dari unsur ex-officio berakhir dengan selesainya masa jabatan yang bersangkutan.
3. Selain sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, keanggotaan senat fakultas berakhir karena salah satu sebab berikut:
a. Meninggal dunia;
b. Mengajukan pengunduran diri;
c. Pensiun;
d. Tidak mampu melaksanakan tugas karena kesehatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
e. Melanggar kode etik berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Universitas;
f. Tugas belajar dan atau menerima beasiswa BPPS.
4. Pemberhentian status keanggotaan ditetapkan dengan keputusan rektor.

BAB VI
PERGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 8
1. Dalam hal terjadi kekosongan anggota dari unsur ex-officio, keanggotaannya diganti oleh unsur yang beranggotakan.
2. Dalam hal terjadi kekosongan anggota dari unsur wakil dosen jurusan/bagian, dilakukan pergantian antar waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal kekosongannya dan pemilihannya dilakukan sesuai pasal 5.
3. Anggota senat fakultas antar waktu, melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.
4. Penetapan anggota senat fakultas pengganti antar waktu dilaksanakan dengan keputusan rektor.

BAB VII
ANGGARAN
Pasal 15
Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran fakultas.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
1. Senat fakultas berdasarkan keputusan ini harus sudah terbentuk selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah ditetapkannya keputusan ini.
2. Senat fakultas yang telah terbentuk, yang tidak sesuai dengan keputusan ini harus disesuaikan denan keputusan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 10 November 2011
Rektor,

TTD

Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd
NIP. 195805091984031003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth
1. Para Wakil/Pembantu Rektor
2. Para Dekan Fakultas dan Direktur PPs
3. Ketua Lembaga di lingkungan Untirta
4. Kepala Biro di lingkungan Untirta

RANCANGAN AKHIR TATIB PILREK UNTIRTA 2011

RANCANGAN TERAKHIR
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR …../J42/OT/2011
TENTANG
TATA TERTIB PENJARINGAN , PENYARINGAN, DAN PEMILIHAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
PERIODE TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Menimbang:
a. Bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2007-2011;
b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, maka dipandang perlu disusun tata tertib dalam pelaksanaannya di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang dituangkan dalam Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65/M/2007 Tentang Pengangkatan Prof. Dr.Ir. Rahman Abdullah, M.Sc sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2007-2011;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 124/O/2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;

Memperhatikan:
1. Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tentang Panitia Penjaringan, Penyaringan, dan Pemilihan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2011-2015.
2. Hasil Rapat Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tanggal 11 Mei 2011.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:

TATA TERTIB PENJARINGAN, PENYARINGAN, DAN PEMILIHAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA PERIODE 2011-2015

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas adalah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
3. Senat Universitas yang selanjutnya disebut Senat adalah Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Bakal Calon Rektor yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang telah mendaftarkan diri dan ditetapkan dalam Daftar Bakal Calon;
5. Calon Rektor yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui tahap penyaringan dan ditetapkan oleh senat dalam Daftar Calon;
6. Panitia Pengarah atau steering committe, selanjutnya disebut pengarah, adalah tim yang membantu senat dalam menyusun rancangan tata tertib, kebijakan, serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib dimaksud;
7. Panitia Pelaksana atau organizing committe, selanjutnya disebut panitia, adalah tim yang membantu senat dalam melaksanakan keseluruhan tata tertib penjaringan, penyaringan, dan pemilihan calon rektor;
8. Warga Kampus adalah seluruh sivitas akademika (dosen tetap dan mahasiswa aktif) serta semua pegawai yang bernaung di bawah Untirta;
9. Penjaringan adalah tahapan yang berisi kegiatan untuk menjaring bakal calon rektor dengan membuka pendaftaran secara terbuka bagi seluruh dosen Pegawai Negeri Sipil;
10. Penyaringan adalah tahapan yang berisi kegiatan untuk melakukan seleksi secara administratif terhadap seluruh berkas persyaratan bakal calon, pengujian secara akademik melalui Uji Visi, Misi, dan Program, serta uji preferensi secara demokratis melalui Pengusulan Pendapat Warga Kampus;
11. Pemilihan adalah tahapan yang berisi kegiatan memilih rektor dari sejumlah nama calon yang terdaftar dalam daftar calon;
12. Uji Visi, Misi, dan Program adalah proses dalam tahap penyaringan yang bertujuan untuk mendalami dan menilai kapasitas, jejak rekam dan jejaring, serta fisibilitas visi, misi dan program bakal calon di hadapan sidang senat terbuka;
13. Pengusulan Pendapat Warga Kampus yang selanjutnya disebut Pengusulan, adalah proses dalam tahap penyaringan yang berisi kegiatan pengusulan pendapat dalam bentuk pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh warga kampus, guna mengetahui preferensi warga kampus terhadap bakal calon;
14. Pengusul pendapat, yang selanjutnya disebut pengusul, adalah warga kampus yang memenuhi persyaratan sebagai pengusul;
15. Pemilih adalah seluruh anggota senat ditambah menteri atau perwakilan menteri pendidikan nasional ;
16. Tempat Pengusulan Pendapat Warga Kampus, selanjutnya disebut TPP, adalah tempat pengusul memberikan suaranya pada hari Pengusulan Pendapat Warga Kampus sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
17. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat pemilih memberikan suaranya secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang dilakukan pada Sidang Senat.

BAB II
TAHAP PENJARINGAN

Bagian 1
Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon
Pasal 2
1. Tahap Penjaringan dimulai dengan melakukan pengumuman dibukanya pendaftaran bakal calon secara terbuka melalui media cetak berskala nasional minimal 2 (dua), 4 (empat) media cetak lokal, serta situs kementerian pendidikan nasional dan universitas;
2. Pengumuman di media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) hari berturut-turut dalam satu pekan, paling lambat dalam 5 (lima) hari sejak disahkannya tata tertib ini;

3. Panitia menginformasikan secara tertulis kepada dosen di lingkungan universitas yang telah memenuhi syarat administratif untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon.
4. Sosialisasi tentang tata tertib dan tahapan pemilihan rektor dilaksanakan oleh panitia selama tahap penjaringan berlangsung.

Bagian 2
Pendaftaran Bakal Calon
Pasal 3
1. Pendaftaran Bakal Calon diselenggarakan oleh Panitia;
2. Pendaftaran dapat dilakukan melalui surat elektronik dengan mengirimkan formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap oleh bakal calon kepada panitia, dilengkapi berkas persyaratan dalam bentuk digital;
3. Bakal calon baru dianggap sah mendaftarkan diri bila telah mengirimkan dan atau melengkapi formulir asli dan berkas persyaratan dalam bentuk hardcopy ke panitia;
4. Pendaftaran bakal calon dilayani selama 15 (limabelas) hari sejak diumumkannya pendaftaran, pada jam dan hari kerja;
5. Pendaftaran diperpanjang selama 2 (dua) hari bila jumlah bakal calon yang mendaftar tidak mencapai minimal 7 (tujuh ) orang;
6. Dalam hal terjadi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bakal calon yang belum melengkapi persyaratan diperkenankan untuk melengkapi dalam kurun waktu perpanjangan tersebut;
7. Setelah perpanjangan pendaftaran usai, tahapan dilanjutkan dengan catatan jumlah bakal calon yang mendaftar sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang .
8. Dalam hal jumlah bakal calon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pendaftaran diperpanjang hingga memenuhi ketentuan ayat (7) tersebut, dan tahapan selanjutnya dapat dilanjutkan.

Bagian 3
Syarat-syarat Bakal Calon
Pasal 4
Setiap bakal calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Persyaratan Umum:
a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
b. Dosen Pegawai Negeri Sipil ;
c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada tanggal 5 Juli 2011 , saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
d. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan SK pengangkatan;
e. Memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
f. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup;
g. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.

2. Persyaratan Khusus:
a. Bergelar doktor yang dibuktikan dengan salinan Ijazah S3 (Strata 3) yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
b. Menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala, dibuktikan dengan salinan surat keputusan pengangkatan.

3. Persyaratan Tambahan :
a. Mengisi formulir pendaftaran (formulir A1) yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
b. Melampirkan daftar riwayat hidup secara lengkap;
c. Membuat makalah visi, misi dan program bakal calon rektor, serta menyajikannya secara terbuka di hadapan warga kampus pada sidang senat terbuka dengan agenda Uji Visi, Misi, dan Program Bakal Calon;
d. Membuat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup (formulir A2), yang berisi kesanggupan untuk melaksanakan visi dan misi yang telah disampaikan bila terpilih menjadi Rektor serta bersedia mengundurkan diri apabila tidak sesuai dengan visi dan misi yang telah disampaikannya tersebut;
e. Membuat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup (formulir A2) yang berisi kesanggupan untuk tidak menjabat pada jabatan struktural di instansi pemerintah dan/ atau swasta lain apabila terpilih menjadi rektor;
f. Melampirkan surat keterangan sehat yang dikeluarkan dari dokter atau Rumah Sakit Pemerintah;
g. Bagi bakal calon yang terpilih menjadi calon, wajib menyerahkan salinan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir, dan bagi calon yang belum pernah membuat LHKPN dimaksud wajib mengisi formulir daftar kekayaan yang disediakan panitia (formulir A3) di atas kertas bermaterai cukup;
h. Memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, pengalaman organisatoris yang matang, integritas akademik yang tinggi, serta jejaring berskala nasional hingga internasional;
i. Menyerahkan pas foto terbaru berwarna, ukuran 4×6 sebanyak 4 (empat) lembar;
j. Menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

BAB III
TAHAP PENYARINGAN

Bagian 1
Seleksi Administratif

Pasal 5
1. Panitia membantu melaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan Bakal Calon dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak pendaftaran ditutup;
2. Nama-nama Bakal Calon yang telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap persyaratannya disusun dalam satu Daftar Bakal Calon dan dilaporkan kepada senat secara tertulis dalam waktu paling lambat 1×24 jam setelah berakhirnya seleksi administratif;
3. Daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi ulang dan disahkan oleh Senat dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari panitia;
4. Daftar Bakal Calon dimaksud pada ayat (3) disusun secara alphabetis (formulir BA.1);
5. Pengunduran diri Bakal calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), secara formal tidak diakui dan tidak mempengaruhi tahapan selanjutnya;

Bagian 2
Sosialisasi Bakal Calon

Pasal 6
1. Selain bahan sosialisasi yang dibuat panitia, bakal calon beserta pendukungnya tidak diperkenankan menyebarkan dan/ atau memasang bahan kampanye dalam bentuk apapun di lingkungan universitas;
2. Bakal calon dan/ atau pendukungnya hanya boleh membagikan bahan sosialisasi pelengkap dalam bentuk booklet atau sejenisnya, yang memuat riwayat hidup serta visi, misi, dan programnya sebagai bakal calon;
3. Daftar Bakal Calon diumumkan kepada khalayak di media cetak nasional dan lokal untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat;
4. Masyarakat dapat memberikan masukan secara tertulis mengenai jejak rekam masing-masing bakal calon kepada panitia hingga 1 (satu) hari sebelum tahap pemilihan dilaksanakan.

Bagian 3
Uji Visi, Misi, dan Program Bakal Calon Rektor
Pasal 7
1. Uji visi, misi, dan program dilaksanakan dalam sidang senat terbuka oleh seluruh anggota senat universitas, paling lambat 2 (dua) hari kalender sejak diumumkannya Daftar Bakal Calon;
2. Uji visi, misi, dan program hanya berhak diikuti oleh bakal calon yang terdaftar dalam daftar bakal calon yang telah ditetapkan oleh senat;
3. Seluruh warga kampus, dewan penyantun, dan pemangku kepentingan lainnya memiliki hak untuk hadir serta terlibat aktif dalam uji visi, misi dan program;

4. Etika dan tatakrama yang berlaku di lingkungan universitas wajib dihormati oleh semua pihak yang terlibat dan/ atau hadir dalam uji visi, misi, dan program tersebut;
5. Pimpinan sidang dapat meminta bantuan seorang moderator yang berasal dari kalangan anggota senat untuk memfasilitasi kelancaran jalannya uji visi, misi, dan program;
6. Pertanyaan atau tanggapan yang tidak relevan dengan tujuan uji visi, misi, dan program dilarang atau tidak dibenarkan untuk disampaikan, pimpinan sidang dan/ atau moderator berhak untuk membatalkan pertanyaan tersebut;

Tata Cara Penyampaian Visi, Misi dan Program
Pasal 8
1. Senat menyampaikan undangan resmi kepada Bakal Calon untuk mengikuti uji visi, misi, dan program secara terbuka sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan;
2. Pelaksanaan uji visi, misi, dan program dilakukan secara panel, diawali dengan penyampaian visi, misi dan program oleh bakal calon maksimal selama 15 (lima belas) menit, dilanjutkan dengan pendalaman dalam bentuk tanya jawab;
3. Seluruh anggota senat melakukan penilaian secara kuantitatif terhadap bakal calon dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam peraturan ini (formulir B1);
4. Panitia segera mengumpulkan hasil penilaian tersebut untuk direkapitulasi , setelah uji visi, misi, dan program terhadap masing-masing bakal calon berakhir;
5. Hasil rekapitulasi nilai uji visi, misi, dan program disusun berdasarkan peringkat dari tertinggi ke terrendah (formulir B2);
6. Hasil rekapitulasi dimaksud disahkan oleh senat pada hari yang sama setelah berakhirnya uji visi, misi, dan program;
7. Hasil Uji Visi, Misi, dan Program dibagikan kepada seluruh anggota senat dan menteri untuk menjadi pertimbangan dalam melakukan penyaringan hingga pemilihan.

Bagian 4
Pengusulan Pendapat Warga Kampus
Pasal 9
1. Pengusulan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;
2. Pelaksanaan pengusulan diselenggarakan oleh Panitia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak berakhirnya Uji Visi, Misi, dan Program;
3. Warga kampus yang telah memenuhi persyaratan berhak untuk menjadi pengusul;
4. Pengusul dari unsur dosen dan pegawai yang berstatus tugas belajar, cuti, cuti besar, dan/ atau cuti di luar tanggungan negara, tidak kehilangan haknya sebagai pengusul, tetapi tidak dapat mewakilkan haknya kepada orang lain dalam Pengusulan Pendapat Warga Kampus;
5. Nilai suara pengusul ditentukan proporsinya sebagai berikut:
a. 1 (satu) suara pengusul dosen bernilai 30 suara;
b. 1 (satu) suara pengusul pegawai bernilai 10 suara;
c. 1 (satu) suara pengusul mahasiswa bernilai 1 suara;
6. Hasil pengusulan menjadi pertimbangan bagi senat dan menteri dalam melakukan penyaringan dan/ atau pemilihan.

Pendataan Pengusul
Pasal 10
1. Pendataan Pengusul dilakukan oleh Panitia dengan meminta data dosen dan pegawai administrasi dari Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) universitas, serta data mahasiswa dari Pusat Data dan Informasi (Pusdainfo) universitas;
2. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) serta Pusat Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan data dimaksud paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permintaan data disampaikan secara tertulis oleh Panitia;
3. Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia sebagai Daftar Pengusul Sementara yang kemudian diumumkan kepada seluruh warga kampus melalui media yang tersedia pada unit kerja masing-masing dalam waktu paling lambat 2 x 24 jam setelah diterimanya data dimaksud secara tertulis;

4. Keberatan terhadap Daftar Pengusul Sementara dapat disampaikan kepada Panitia untuk dilakukan perbaikan dalam waktu 3 x 24 jam, dan sesudahnya ditetapkan menjadi Daftar Pengusul Tetap;
5. Daftar Pengusul tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam waktu 1 x 24 jam setelah masa keberatan berakhir.

Pasal 11
Syarat-Syarat Pengusul
1. Pengusul Dosen harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Kartu Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan, atau Identitas lain yang relevan;
b. Terdaftar dalam Daftar Pengusul Tetap
2. Pengusul Pegawai harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Berstatus sebagai pegawai universitas dibuktikan dengan kartu pegawai atau identitas lainnya;
b. Tidak berstatus sebagai pegawai outsourcing ;
c. Terdaftar dalam Daftar Pengusul Tetap
3. Pengusul Mahasiswa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan menunjukkan identitas asli yang masih berlaku dan/atau KRS asli semester berjalan atau slip asli pembayaran SPP semester berjalan;
b. Terdaftar dalam Daftar Pengusul Tetap

Tata Cara Pengusulan Pendapat Warga Kampus
Pasal 12
1. Pelaksanaan Pengusulan Pendapat Warga Kampus dilakukan dalam satu hari sejak pukul 08.00 hingga pukul 17.00 WIB di TPP yang ditetapkan oleh Panitia, yaitu hari Selasa tanggal 14 Juni 2011;
2. TPP disediakan di setiap unit kerja;
3. Kotak suara dan surat suara pengusul dipisah dan/ dibedakan berdasarkan pengusulnya, yaitu sebagai berikut:
a. Kotak Suara dan surat suara pengusul dosen berwarna merah;
b. Kotak Suara dan surat suara pengusul pegawai berwarna kuning;
c. Kotak Suara dan surat suara pengusul mahasiswa berwarna hijau;
4. Pengusulan Pendapat Warga Kampus dilakukan dengan cara mencontreng nama Bakal Calon yang tercantum dalam surat suara yang telah disediakan oleh Panitia;
5. Suara dianggap sah bila hanya terdapat satu tanda contreng dalam kotak yang memuat nama bakal calon dalam surat suara dimaksud pada ayat (4);
6. Untuk menjaga kerahasiaan dan otentisitas surat suara, bentuk dan disain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Panitia;
7. Pengamanan dalam proses Penggandaan dan Penyimpanan surat suara dilakukan oleh Panitia yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara;
8. Kotak suara segera disegel oleh Panitia setelah Pengusulan Pendapat Warga Kampus berakhir;
9. Kotak suara dan Berita Acara Pengusulan Pendapat Warga Kampus (formulir BA.2) segera dikirimkan ke sekretariat Panitia paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) menit sejak berakhirnya Pengusulan Pendapat Warga Kampus.

Tata Cara Rekapitulasi
Pasal 13
1. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Suara dilakukan dengan cara mengumpulkan atau menggabungkan terlebih dahulu surat suara pengusul berdasarkan kelompok pengusulnya dengan menggunakan formulir C1 dan C2;
2. Penghitungan dan Rekapitulasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengusul mahasiswa, pegawai, dan dosen;
3. Penghitungan dan Rekapitulasi dilaksanakan oleh Panitia secara terbuka, serta dilaksanakan paling lambat 2 (dua) jam setelah Pengusulan Pendapat Warga Kampus berakhir;
4. Hasil rekapitulasi kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan dan Rekapitulasi Suara (Formulir BA.3) setelah seluruh kotak suara selesai dihitung;
5. Berita acara dimaksud ditandatangani oleh Ketua atau wakil Ketua I, dan Sekretaris Panitia, serta saksi-saksi dari unsur pengusul dosen, pegawai, dan mahasiswa masing-masing berjumlah satu orang;
6. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh pengarah sebelum pelaksanaan rekapitulasi dimulai;
7. Panitia harus sudah melaporkan hasil Pengusulan Pendapat Warga Kampus kepada senat dalam waktu paling lambat 2 x 24 jam setelah berakhirnya rekapitulasi;
8. Hasil Pengusulan Pendapat Warga Kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun berdasarkan peringkat perolehan suara;

Bagian 5
Penyaringan Calon

Pasal 14
1. Senat menetapkan hasil Pengusulan Pendapat Warga Kampus dengan sebuah berita acara (formulir BA.4) dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah laporan hasil Pengusulan Pendapat Warga Kampus disampaikan secara tertulis kepada senat;
2. Senat menyaring bakal calon menjadi calon sebanyak 3 (tiga) orang dari bakal calon yang terdaftar dalam daftar bakal calon;
3. Hasil Uji Visi, Misi, dan Program serta hasil Pengusulan Pendapat Warga Kampus menjadi pertimbangan senat dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
4. Penyaringan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh seluruh anggota senat di tempat yang telah disiapkan oleh Panitia;
5. Pemungutan suara dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara mencontreng nama bakal calon yang tercantum dalam surat suara yang disiapkan Panitia;
6. Pemungutan suara dilakukan dengan cara memanggil anggota senat satu per satu berdasarkan daftar hadir yang telah ditandatangani pemilih;
7. Setiap anggota senat hanya berhak memberikan satu suara pada satu bakal calon dan tidak dapat diwakilkan;
8. Bakal Calon yang merangkap anggota senat, dipersilahkan untuk menggunakan hak suaranya terlebih dahulu untuk kemudian dipersilahkan menunggu di tempat yang telah disiapkan Panitia;
9. Anggota Senat yang datang terlambat tetap dapat menggunakan hak suaranya sepanjang penghitungan suara belum dimulai.

Penetapan Calon
Pasal 15
1. Penghitungan suara dilakukan segera pada hari yang sama setelah seluruh anggota senat yang hadir memberikan suaranya (formulir D1);
2. Pimpinan sidang dapat meminta bantuan panitia dalam pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Apabila terjadi perolehan suara terbanyak berjumlah sama pada peringkat 3 (tiga) yang berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka Bakal Calon yang ditetapkan sebagai calon dapat menggunakan nilai paling tinggi Uji Visi, Misi, dan Program serta suara terbanyak pengusulan pendapat warga kampus, atau dilakukan pemilihan ulang;
4. Senat menetapkan dan mengesahkan 3 (tiga) calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak biasa, yaitu yang memperoleh suara terbanyak tanpa ada batas minimumnya;
5. Pengesahan dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Daftar Calon (Formulir BA.5);
6. Senat wajib mengirimkan Daftar Calon beserta berkas kelengkapannya kepada Menteri Pendidikan Nasional dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam setelah disahkannya Daftar Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5).

BAB IV
TAHAP PEMILIHAN

Bagian 1
Pasal 16
1. Pemilihan dilakukan oleh senat melalui rapat senat dengan agenda khusus yaitu pemilihan rektor;
2. Senat wajib menyelenggarakan pemilihan dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari kalender sejak dikirimkannya daftar calon kepada Menteri Pendidikan Nasional;
3. Warga kampus hanya boleh menyaksikan jalannya pemilihan melalui layar televisi yang disiapkan oleh Panitia;
4. Senat dapat meminta bantuan kepada panitia untuk kelancaran teknis pelaksanaan pemilihan;
5. Pimpinan sidang adalah ketua senat, dan dapat digantikan oleh sekretaris senat;
6. Dalam hal ketua dan sekretaris senat tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan tertentu, pimpinan sidang digantikan oleh anggota senat yang berusia paling tua dan tidak menjadi calon dalam pemilihan ini.

Bagian 2
Quorum

Pasal 17
1. Rapat senat Pemilihan Rektor dinyatakan sah, jika dihadiri 2/3 anggota senat serta menteri atau perwakilan menteri pendidikan nasional;
2. Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka sidang ditunda selama 1 x 30 menit;
3. Apabila dalam waktu 1 x 30 menit quorum belum juga terpenuhi, sidang dinyatakan sah untuk dilanjutkan dan mengambil keputusan, dengan catatan bahwa menteri atau perwakilan menteri pendidikan nasional telah hadir.

Bagian 3
Hak suara

Pasal 18
1. Menteri memiliki 35% (tigapuluh lima persen) hak suara dari total pemilih;
2. Senat memiliki 65% (enampuluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama;
3. Jumlah surat suara yang menjadi hak menteri dan senat ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut:
a. Jumlah surat suara menteri adalah hasil kali antara jumlah anggota senat universitas dengan hasil bagi antara tigapuluh lima persen hak suara menteri dengan enampuluh lima persen hak suara senat;
b. Jumlah surat suara senat adalah sebanyak anggota senat universitas, dan masing-masing anggota senat berhak atas 1 (satu) surat suara.
c. Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) berlaku kaidah pembulatan secara matematis.

Bagian 4
Tata Cara Pemilihan
Pasal 19
1. Pimpinan sidang menjelaskan tentang tata cara pemilihan dan profil calon secara singkat kepada peserta sidang;
2. Pimpinan sidang mempersilahkan calon untuk menyampaikan visi, misi dan programnya secara berurutan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) menit, tanpa dilakukan tanya jawab;
3. Pemilihan dilakukan setelah berakhirnya penyampaian visi, misi dan Program dengan cara pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh pemilih di TPS yang telah disiapkan oleh Panitia;
4. Pemungutan suara dimaksud dilakukan dengan cara mencontreng nama calon sebagaimana tercantum dalam surat suara yang disiapkan Panitia;
5. Pemungutan suara dilakukan dengan cara memanggil pemilih satu per satu menuju TPS berdasarkan daftar hadir yang telah ditandatangani pemilih;

6. Setiap pemilih hanya berhak memberikan satu suara pada satu calon pilihannya dan tidak dapat diwakilkan;
7. Calon yang merangkap anggota senat, dipersilahkan untuk menggunakan hak suaranya terlebih dahulu untuk kemudian dipersilahkan menunggu di tempat yang telah disiapkan Panitia bersama calon lainnya;
8. Pemilih yang datang terlambat tetap dapat menggunakan hak suaranya sepanjang penghitungan suara belum dimulai.

Bagian 5
Tata Cara Penghitungan Suara

Pasal 20
1. Penghitungan suara dilakukan segera setelah pimpinan sidang menyatakan berakhirnya pemungutan suara;
2. Penghitungan suara dipimpin oleh pimpinan sidang, dan dapat disaksikan langsung oleh seluruh calon;
3. Penghitungan suara dimulai dengan pembukaan kotak suara dan menghitung jumlah surat suara yang ada dalam kotak suara;
4. Surat suara dinyatakan sah bila terdapat hanya satu tanda contreng pada nama calon pada surat suara;
5. Penghitungan surat suara dilakukan dengan menggunakan formulir D2 yang disiapkan panitia;

Bagian 6
Tata Cara Penetapan Rektor Terpilih

Pasal 21
1. Rektor terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak biasa, yaitu yang memperoleh suara terbanyak tanpa ada batas minimumnya;
2. Apabila terdapat 2 (dua) orang calon yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak;
3. Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Rektor (formulir BA.6) dan Keputusan Senat yang wajib disampaikan secara langsung kepada menteri atau perwakilan menteri yang hadir pada saat pemilihan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 22
Pembiayaan seluruh pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemilihan rektor ini dibebankan kepada anggaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2011.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 23
Tahapan, Jadwal, dan seluruh formulir yang disebutkan dan terlampir dalam peraturan ini adalah bagian integral dari tata tertib ini.

Pasal 24
Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 11 Mei 2011
Rektor/Ketua Senat,

Prof.Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc
NIP. 196105221988031001

Rancangan Tatib Pengangkatan Rektor 2011 – 2015, halaman 8

Kategori:Uncategorized

Rancangan Tatib Pengangkatan Rektor 2011 – 2015, halaman 7

Kategori:Uncategorized

Rancangan Tatib Pengangkatan Rektor 2011 – 2015, halaman 6

Kategori:Uncategorized

Rancangan Tatib Pengangkatan Rektor 2011 – 2015, halaman 5

Kategori:Uncategorized

Rancangan Tatib Pengangkatan Rektor 2011 – 2015, halaman 4

Kategori:Uncategorized
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: